Indonesia Darurat Korupsi -->
Cari Berita

Advertisement

Indonesia Darurat Korupsi

Minggu, 05 Agustus 2018


Foto: ilustrasi korupsi
Peneliti Devisi Investigasi Indonesia Corrupption Watch (ICW) Wana Alamsyah Mengatakan terdapat 576 Kasus Korupsi sepanjang 2017, bertambah di bandingkan pada Tahun 2016 dengan Total 482 Kasus dengan Jumlah kerugian Negara meningkat dari 1.5 Triliun pada 2016 dan mencapai 6.5 Triliun serta suap 211 Miliar pada Tahun 2017.”kata wana dalam keterangannya saat Konferensi pers di kantor ICW Jakarta selatan 25 februari 2018. (Tempo.co) dengan demikian menurut Penulis bahwa Perilaku Korupsi tidak lagi dapat di pandang suatu kejahatan yang mempunyai nilai tawar dalam penyelsainnya,harus ekstra dan dilakukan secara sistematis serta akurat.

karena Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu Perilaku Korupsi, fenomena korupsi suatu fenomena sosial yang menggurita di tengah Masyarakat Indonesia. Secara yuridis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana Korupsi merupakan “tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dst”.

korupsi juga dapat di pandang merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan ancaman terhadap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. serta ancaman terhadap hak-hak kemanusian juga menjadi penghambat pembangunan sehingga akibatnya terjadi ketimpangan sosial dan merusak perwujudan nilai demokrasi Indonesia yang di akibatkan dari Perilaku Koruptif para pejabat Negara,Politikus serta Para Pelaku di sektor swasta. kejahatan yang tergolong terstruktur,masip serta Sistematis, menjadi sulit untuk dilakukan pemberantasan hingga tidak dapat memberikan efek jerah pada pelaku tindak kejahatan tersebut yang tergolong dimaknai sebagai kejahatan extraordinary crime yang meskipun dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasalnya bahwa Tindak Pidana Korupsi tergolong sebagai Kejahatan extraordinary crime.

Berdasarkan data yang di sampaikan oleh Peneliti ICW bahwa Tingkat Korupsi di Indonesia  meningkat dalam menyumbangi kerugian Negara hingga Trilunan rupiah. tahun 2018 Fenonema OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang di lakukan KPK terhadap pelaku Korupsi memperihatinkan sehingga Indonesia dapat di katakan sebagai Negara darurat Korupsi, beberapa diantarnya Kepala Daerah Kabupaten/kota yang terlibat dalam kasus Korupsi oleh KPK,bahkan yang sangat memperihatinkan korupsi juga menyentuh tingkat pemerintah desa berdasarkan fakta lapangan bahwa beberapa Kepala Desa Terlibat dalam Tindakan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa fenomena korupsi merupakan suatu hal yang di akibatkan dari banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya. Pertama. bahwa biaya politik yang mahal hal ini bukan rahasia umum kursi  kepemimpinan menjadi benda yang mahal,pengabdian tergadaikan serta Integritas kepemimpinan di pertanyakan karena semua tentang jumlah biaya yang di keluarkan (politik Transaksional).

Kedua, law enforcement tidak berjalan dengan baik penegakan hukum di Indonesia tidak benar-benar maksimal (bobrok), baik dalam Pemerintahan maupun di lembaga pemasyrakatan, masyarakat menyaksikan adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku-pelaku Korupsi.

Ketiga, sebagian masyarakat cendrung peternalistik (turut serta melakukan tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi kebiasaan).

keempat, Vonis terhadap para koruptor tidak memberikan efek jerah sehingga dipandang bahwa hukum suatu barang yang mempunyai nilai tawar. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan ruang kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis mati terhadap pelaku Korupsi dengan syarat atas kejahatan yang dimaknai sebagai kejahatan luar biasa menurut bunyi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun kini Vonis terberat dijatuhi hanya vonis seumur hidup.meskipun demikian korupsi tetap saja di lakukan. Hemat Penulis bahwa pembenahan penegakan hukum serta kontrol terhadap pelaksana hukum harus di laksanakan perbaikan sistem di segala sektor dan lini terutama lembaga-lembaga telah di berikan hak lebih oleh Undang-Undang dan juga untuk mengurangi intensitas korupsi karena korupsi tidak hanya di pandang jumlah penangkapannya terhadap para pelaku korupsi,namun diakibat kelemahan sistem hukum tersebut sehingga dapat di manfaatkan oleh oknum tertentu.dan lembaga KPK tentu harus belajar dari Pembenahan kejahatan Korupsi oleh Negara lain yang indek persepsi lebih jauh di atas Indonesia seperti Denmark ataupun finlandia karena secara konsep Pembenahannya Korupsi menurut penulis dapat di adaptasi pada setiap Negara.

Penulis : Aswad Husairi S.H