Masyarakat Perlu Pemahaman Tentang Asas Praduga Tak Bersalah -->
Cari Berita

Advertisement

Masyarakat Perlu Pemahaman Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

Rabu, 15 Agustus 2018

Foto: (penulis) Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. 

Indikatorsumbawa.com - Berbicara tentang Asas Praduga Tak Bersalah atau dikenal dengan istilah Presumption Of Innocence sudah tak asing lagi di dengar di dalam dunia hukum. Namun,  istilah ini menurut saya, hanya dapat dipastikan dipahami oleh orang yang berkecimpung di dunia hukum.

Lalu bagaimana halnya dengan kehidupan di masyarakat?  Mayoritas masyarakat masih belum memahami mengenai Asas Praduga Tak Bersalah atau Presumption Of Innocence. Banyak kita jumpai,  mengapa saya katakan, "Mayoritas masyarakat  belum memahami"? Sebagai contoh; orang yang melakukan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan atau segala bentuk kejahatan, yang kemudian ditahan oleh aparat penegak hukum (Polisi).

Dari contoh yang disebutkan di atas,  terlihatlah reaksi masyarakat mayoritasnya, terkadang langsung main hakim sendiri  dengan cara, mengatakan;  orang itu bersalah karena melakukan pencurian,  penganiayaan,  pemerkosaan atau hal hal lainnya. Inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena adanya ketidakpahaman terhadap Asas Praduga Tak Bersalah.

Perlu diketahui,  Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat dengan UUD 1945.

Sudah sangat jelas,  bahwa yang menyangkut masalah hukum tentu harus diselesaikan secara hukum. Segala persoalan di Republik ini diatur oleh hukum.  Oleh karena itu,  diharapkan kepada seluruh masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum agar jangan sampai memvonis seseorang atau main hakim sendiri.
Semua ada prosesnya,  ada pihak yang berwenang yang menanganinya, yang berwenang memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak.

Penulis ingin mengatakan bahwa yang perlu kita pahami bersama,  setiap orang yang tersangkut masalah hukum, kita tidak boleh menyatakan sesorang tersebut bersalah,  selama belum ada atau belum diputuskan oleh hakim atau pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan itu dianggap diterimah oleh pihak yang bersangkutan. Artinya tidak mengajukan banding,  kasasi,  maupun peninjauan kembali. Intinnya tidak ada perlawanan lagi, Tinggal menjalani proses hukuman saja.

Sebagai bahan pertimbangan kita semua terutama masyarakat yang belum paham, bahwa Asas Praduga Tak Bersalah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, " Setiap orang yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan,  wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Selain UU Kekuasaan Kehakiman,  juga diatur dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  butir 3 huruf c.

Jadi sudah jelas sekali,  dari dua dasar hukum yang disebutkan di atas,  inilah yang harus dipegang teguh oleh semua orang,  terutama bagi masyarakat yang belum paham.

Adanya ketidakpahaman tersebut,  menurut penulis,  kurangnya sosialisasi dari pihak terkait atau dari pembuat Undang-Undang itu sendiri. Jika memang sosialisasi sudah dilakukan,  menurut saya harus perlu ditingkatkan lagi baik itu dengan cara penyuluhan hukum atau bisa saja dengan caranya tersendiri dari pembuat Undang-Undang tersebut. Hal ini sangat penting sekali karena yang namanya peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia.

Penulis: Randa Jamra Negara