5 tuntutan HMI Cabang Mataram Serta Mengutuk Tindakan Represif Aparat Kepolisian -->
Cari Berita

Advertisement

5 tuntutan HMI Cabang Mataram Serta Mengutuk Tindakan Represif Aparat Kepolisian

Kamis, 27 September 2018

Foto: puluhan masa aksi HMI Cabang Mataram, NTB. 
Indikatorsumbawa.com - Setelah kian lama membaca situasi dan kondisi kebangsaan akhirnya, pada Kamis pagi (27/9), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram turut melakukan unjuk rasa dengan membawa ratusan kadernya.

Aksi demonstrasi yang bertitik kumpul di Gelanggang Pemuda/Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Mataram menuju Polda NTB, dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur NTB ini berlangsung dengan damai.

Demonstrasi yang bertajuk "HMI MENGGUGAT" itu, menurut Koordinator Umum (Kordum) Aksi Didi Mulyadin, ditenggarai oleh amburadulnya perekonomian Indonesia. Pada catur wulan ke-4 tahun 2018, kurs rupiah berada di posisi Rp 14. 918,00/1 USD.

"Melonjaknya rupiah ini akan berdampak pada tingginya hutang negara ... terbukti hari ini hutang negara hampir mencapai Rp 5.000 triliun," kata Ketua Bidang (Kabid) Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mataram ini, di halaman Gelanggang Pemuda/KNPI Kota Mataram, Kamis (27/09/2018).

Selain itu, Koordinator Lapangan Aksi I yang juga selaku Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Mataram, Irwan Kurniawan menambahkan, bahwa masalah kronis lainnya adalah Badan Urusan Logistik (Bulog) akan mengimpor 2 juta ton beras disaat petani panen raya, yang menyebabkan menurunnya daya jual petani dan pastinya berdampak terhadap perekonomian rakyat.

"Indonesia sampai hari ini merupakan negara yang berdiri kokoh karena tetes keringat petani ... pemerintah dalam hal ini harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan pangan yang sesuai sengan amanat UUD 1945, tidak lain semata-mata untuk menyejahterakan kehidupan rakyat," jelasnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Korlap Aksi II Abdul Jamil juga menyampaikan, kebobrokan paling banter yang dilakukan rezim dewasa ini ialah terjadinya tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa. Seperti yang terjadi di Medan, Bengkulu, Makassar, dll.

"Hak menyampaikan pendapat telah diatur dalam UU No. 9/1998, tetapi akhir-akhir ini mahasiswa dipukili, dinjak-injak bak binatang, bahkan ditembak dengan peluru tajam oleh aparat kepolian yang seharusnya melindunginya setiap demonstrasi," kata Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) HMI Cabang Mataram ini.

Di kesempatan lain, Kabid PAO HMI Cabang Mataram Andi Kurniawan, dalam orasinya di Polda NTB menyampaikan, Kapolda NTB harus bertanggung jawab atas tindakan represifitas aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan demo, pada Senin (24/9) lalu, di halaman DPRD NTB.

"Kami mengutuk tindakan reprepresif dilakukan aparat kepolian. 3 hari yang lalu Aliansi BEM NTB Raya melakukan aksi demonstrasi, salah satu kader HMI itu diinjak-injak sampai pingsan ... kami tunggi tindak lanjut aparat kepolisian terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa," tegasnya.

Selanjutnya, dalam pembacaan maklumat HMI Cabang Mataram, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) HMI Cabang Mataram Lalu Kusuma Dedy Wijaya, dalam aksi ini ada 5 poin yang menjadi tuntutan, yaitu:

1. Agar pemerintah mengelola pangan berdasarkan pada ekonomi yang pro terhadap petani dengan mengurangi impor pangan.

2. Meningkatkan ekspor produk-produk dalam negeri.

3. Menghentikan hutang negara, karena hutang negara sudah terlalu membengkak.

4. Agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap melemahnya rupiah dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tukar rupiah.

5. Normalisasi kebijakan penanganan demonstrasi massa, menghentikan tindakan represif terhadap massa aksi demonstrasi dan menindak tegas aparat yang menganiaya demonstran. (min)