Aparat Represif: Buat Dobrakan Baru atau Copot Pimpinan Polisi! -->
Cari Berita

Advertisement

Aparat Represif: Buat Dobrakan Baru atau Copot Pimpinan Polisi!

Jumat, 28 September 2018

Ilustrasi kekerasan aparat kepada mahasiswa (merdeka). 
Indikatorsumbawa.com - Badai Krisis multidimensional yang telah melanda tanah air Ibu Pertiwi di rezim Jokowi belum juga mereda. Berbagai persoalan bangsa justru semakin menumpuk sementara upaya-upaya untuk keluar dari pemasalahan belum juga memperlihatkan hasilnya.

Di saat sumber daya alam (SDA) memberikan andil terbesar untuk kemajuan bangsa, negara malah membiarkan terjadinya swastanisasi berbagai perusahaan pertambangan di negeri ini. Paling banter adalah sebagian aset pertamina yang seolah tidak mampu diperjuangkan untuk hajat hidup orang banyak.

Dari lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pengelolaan SDA itu juga tidak mampu menyerap tenaga kerja dari orang pribumi, malaj mereka dicekik oleh tenaga kerja asing (TKA) yang terus berdatangan hingga dewasa ini memborbardil lapangan pekerjaan Indonesia.

Pada saat lapangan pekerjaan sempit, rakyat pun menganga atas kurs rupiah yang lemah, pertanian juga ikut menjerit akibat impor kian merebak seperti jamur di musim hujan. Sehingga bencana terjadi di tengah kebahagiaan para petani yang melangsungkan panen raya.

Tidal cukup sampai di situ, rakyat seakan dikeberi oleh kebijakan pemerintah yang gagal menjamin kemaslahatan hidup penduduknya. Banyak kebutuhan pokok tak tentu harganya, menyebabkan duka dan air mata terus mengalir di tanah air ini.


Air mata tersebut kini berubah menjadi merah. Iya, dipenuhi darah, darah mahasiswa yang terkena aksi premanisme aparat kepolisian. Kaum terpelajar dari Medan, Bengkulu, Bima, Makassar telah banyak mendonorkan darahnya kepada rezim yang sedang menghadapi masa kritis.

Pemerintahan ini membutuhkan banyak korban untuk bertahan hidup, seperti pemuja setan yang bersedia mengorbankan karib-kerabatnya sendiri. Hingga pada Senin siang (24/9), di Halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), kekerasan aparat kembali terulang. Dan mahasiswa kembali menjadi sasarannya.

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya, sampai di sana sekitar jam setengah 12, membawa 9 poin aspirasi yang ingin sampaikan langsung kepada Ketua DPRD NTB dalam sebuab pertemuan. Bukan dititipkan kepada pejabat lainnya.

Tetapi, pada saat mahasiswa ingin menemui Ketua DPRD NTB, pejabat lainnya malah memberitahukan dia sedang rapat bersama Gubernur NTB membahas visi-misi pimpinan daerah yang baru dilantik itu. Padahal, diketahui Bapak Gubernur NTB telah keluar dan meninggal Gedung DPRD NTB.

Merasa dikibuli, akhirnya 3 orang massa aksi menerobos masuk ke halaman DPRD NTB untuk menemui Ketuanya, dan seketika aparat kepolisian memukul mundur beberapa orang mashasiswa itu dengan cara yang teramat kasar.

Oleh karena melihat kawan-kawan diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat kepolisian yang terus memaki dan mendorong mereka seperti binatang, saya sebagai Koordinator Lapangan Aksi II berniat menenangkan kekacauan tersebut. Kemudian saya pun meloncati tembok dan langsung berada di tengaj mereka sampai akhirnya akibat saling dorong, tangan kiri saya tak sengaja menyentu dagu salah seorang aparat, yang kemudian membuatnya tersinggung hingga melampiaskan kekesalannya itu dengan cara represif kepada saya.

Ketika dia menarik dan ingin memukul saya, kami berdua pun sempat sama-sama terjatuh ke tanah, dan secara spontan aparat itu berteriak memanggil teman-temannya, lalu seketika para personil polisi membuat pagar/brikade -- menggunakan perisai kaca di belakang saya -- bertujuan agar massa aksi tidak bisa masuk menyelamatkan saya yang telah terbaring di tanah, karena pada saat itu merupakan kesempatan bagi aparat kepolisian untuk mengeluarkan seluruh emosinya dengan menendang dan menginjak sekujur tubuh saya menggunakan sepatunya yang keras.

Akibat tidak mampu menahan serangan itu, saya pun lemas lalu pingsan. Sungguh pada kejadian tersebut, saya merasa terhina karena diperlakukan seperti binatang. Padahal saya sebagai Koorlap Aksi II, hanya ingin massa aksi aman, tidak ada niat untuk memicu kekacauan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan.

Dan yang ironis, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (purn) Wiranto sama sekali tak mau menanggapi tindakan aparat yang dianggap represif dalam menangani aksi mahasiswa di sejumlah daerah. Bukan hanya di Mataram, tetapi yang terutama adalah unjuk rasa mahasiswa di Bengkulu dan Medan beberapa waktu lalu.

Jika demikian yang terjadi, jangan salahkan publik, jika menilai sikap Wiranto sangatlah bobrok. Sebab, tidak hanya kali ini saja terjadinya suatu peristiwa pelanggaran HAM oleh polisi. Malah sudah sangat sering, perilaku aparat kepolisian yang nampak sewenang-wenang dalam mengawal hingga membubarkan demonstrasi mahasiswa.

Beberapa oknum polisi memang telah ditindak oleh kesatuannya sebagai sanksi. Namun biasanya, hanya mereka para oknum di lapangan yang dijadikan korban. Petugas-petugas lapangan ini biasanya dituduh melanggar Protab yang telah ditentukan Mabes Polri. Dengan demikian, pelanggaran prosedur yang seringkali beririsan dengan pelanggaran HAM, hanya merupakan kesalahan teknis di lapangan karena oknum polisi tidak mampu mematuhi protab yang berlaku. Sementara itu, protab yang sangat sulit diimplementasikan secara baik dan benar oleh aparay masih belum dirombak. Bukan ini menjadi pameo yang memberatkan aparat kepolisian sendiri?

Tetapi apakah memang sesederhana itu? Apakah mungkin seorang petugas lapangan berani melanggar protab? Dalam banyak kasus, para pengamat melihat bahwa kesalahan tidak terletak pada petugas lapangan. Seringkali, ada semacam ‘petunjuk’ dari atasan untuk melakukan aksi tertentu di lapangan, tanpa secara terbuka disampaikan kepada publik.

Dalam pengertian itu, maka bukannya pihak Mabes, Polda/Polres yang kecolongan dalam mengendalikan anak buahnya di lapangan, tetapi justru para otak di kantor-kantor inilah yang mengatur dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan atau tidak melakukan aksi tertentu. Kecurigaan publik kemudian mengarah pada: daripada kesalahan teknis oknum lapangan, bukankah pelanggaran HAM yang terjadi dalam penanganan demonstrasi lebih mencerminkan tindakan sengaja yang diperintahkan institusi secara tersembunyi? Dan hal tersebut telah banyak tercium lewat informasi-informasi yang datang dari para intel, bahwa aksi ini memang disetting untuk chaos, dsb.

Dalam aspek yang lain, seperti tadi pagi (27/9), Kabid Propam Polda NTB, saat massa aksi dari HMI Cabang Mataram melakukan aksi menuntut tidakan represif aparat, ia malah beralibi bahwa polisi seringkali bertindak demikian demi menjaga ketertiban umum sebagai dalih aksi kekerasan mereka terhadap para demonstran.

Jika begitu, lantas bagaimana kita harus memaknai ‘ketertiban umum’? Apakah ketertiban umum memang selalu bertentangan dengan ‘kebebasan berekspresi’? Lalu bagaimana juga kita memaknai ‘kebebasan bereksperesi (demo) itu sendiri? Batasan apa yang bisa digunakan untuk melihat sebuah aksi melanggar ketertiban umum maupun tindakan polisi yang melanggar HAM? Mengapa praktik penanganan demontrasi oleh polisi masih sering terindikasi melanggar HAM?

Sudah menjadi rahasia umum, demontrasi itu dijamin oleh konstitusi. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 merupakan konstitusi yang memberikan jaminan hak berpendapat. Dalam undang-undang tersebut ditekankan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Dan undang-undang tersebut memberikan koridor bahwa aksi massa dalam undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan atau pengawalan serta perlindungan atas kebebasan berekspresi/berpendapat bagi setiap orang.

Tapi dewasa ini, persoalannya adalah di lingkungan internal Institusi Kepolisian sendiri, bahwa di dalam diri mereka muncul stigma bahwa demonstrasi itu selalu akan cenderung anarki. Mereka tidak berpikir bahwa bagaimana membuat aksi tersebut menjadi damai. Asumsi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga muncul stereotype bahwa semua aksi massa akan berpotensi pada tindakan destruktif atau perusakan.

Selain itu, bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam penanganan aksi masa tersebut tidak pernah berubah. Ada cara preventif dan reaktif, tapi ini tidak pernah dikontekstualisasikan/dikondisikan dalam lingkungan yang berbeda-beda. SOP yang diterapkan pun sama untuk semua daerah dan situasi. Sehingga akan cenderung menimbulkan suatu penangan yang tidak profeaional dan proporsional pada setiap aksi massa.

Padahal SOP tersebut ketika diterapkan pada situasi konflik yang berbeda, secara tekhnis menjadi berbeda pula. Terlebih lagi SOP ini bersifat lebih reaktif daripada preventif. Maka polisi juga malah akan kerepotan dalam menangani aksi massa ini, karena standar operating prosedurnya kurang aplikatif dalam menangani aksi masa ini. Standar operating prosedur ini lebih bersifat reaktif daripada preventif, maka SOP ini menjadi tidak aplikatif dan kurang strategis dalam bekerja. Dan sudah seharusnya ada sebuah terobosan baru dalam penangan demonstrasi. Jika tidak, maka jangan heran mahasiswa-mahasiswa Indonesia semakin banyak berguguran ketika menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Dewasa ini juga kita mengetahui, bahwa latihan analisis social tidak pernah dikerjakan sebagian besar polisi. Di Akpol sendiri sudah ada atau terbentuk tradisi tentang mbonceng dan dibonceng, kemudian makan harus di restoran. Pola borjuasi dan elitisme ini telah terbentuk dalam diri perwira polisi sejak mereka menjadi kaum terpelajar. Maka kemudian akan sulit untuk memahami, situasi-situasi sosial yang kadangkala tuntutannya progresif dan kadangkala tuntutannya menjadi sangat absurd. Mengapa orang melakukan tuntutan radikal, mengapa orang tiba-tiba bakar diri, mengapa orang aksinya bakar ban. Mereka menganggapnya sebagai aksi anarki.

Kemudian, kata anarki itu menjadi sangat disukai karena seolah anarki ini merupakan jelmaan iblis atau setan yang harus ditumpas habis-habisan. Ini adalah bagian dari system berpikir yang mana menunjukkan bahwa dalam proses belajarnya, mereka tidak pernah menyentuh ruang-ruang sosial yang sifatnya dilematik. Maka wajar jika kemudian elitisme terbentuk sedemikian rupa. Hal tersebut membuat aspirasi-aspirasi progresif itu tidak bisa ditangkap oleh institusi kepolisian sebagai hak konstitusional, namun ini dianggap sebagai penghambat dari situasi-situasi umum keamanan, yang kemudian membuat poliso yang tidak mampu meresapi kehidupan sossial itu tak mampu mengontrol emosinya -- seperti apa yang dihadapi penulis ketika saling dorong dengan aparat kepolisian di halaman DPRD NTB sampai diinjak dan pingsan. Itu terjadi karna aparat gagal memahami realitas sosial di sekitarnya.

Kalau menurutnya Eko Prasetyo, gejala itu biasanya kemudian ditunjang oleh gejala yang melihat polisi atau aparat keamanan itu berpotensi sebagai korban dalam aksi unjuk rasa. Maka pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah “Apakah polisi juga punya HAM?”. Mereka susah membedakan antara manusia sebagai subyek dengan institusi yang memakai seragam. Dengan kesadaran seperti itu maka lebih mudah bagi mereka untuk mengidentikkan diri sebagai korban. Sehingga polisi akan cenderung bertindak individualitik, dan menafikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara (mahasiswa) yang melakukan demonstrasi.

Situasi personal tersebut membuat korps kepolisian lebih sensitive, mereka akan cenderung menempatkan diri bahwa dia sebagai korban korban. Ketika aparat mengidentifikasi diri mereka sebagai korban, maka dia mempunyai hak untuk melakukan pembalasan serupa. Hal ini diperkuat dengan keadaan minimnya penghargaan bagi aparat yang mampu menyelesaikan konflik dengan dialog damai dan terbuka terhadap aksi massa. Akibatnya, kekerasan menjadi heroism baru di lingkungan kepolisian. Dan ini berbahaya sekali bagi institusi kepolisian yang seharusnya menjadi lebih reformis.

Bukan hanya itu, sebenarnya kekerasan pada para pendemo, sering kali terjadi dan ditunjang dengan operasi keamanan yang mangabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pertama, lemahnya kemampuan intelejen. Kemampuan intelegen untuk melacak itu lemah, dan hal tersebut lemah karena tidak ada keterlibatan masyarakat. Ini merupakan bagian dari proses operasi keamanan yang sangat lemah sekali. Sebenarnya penulis bukan penulis ingin menyudutkan para intel, tetapi pada realitanya memang demikian yang terjadi. Misalnya, saat demo Aliansi BEM NTB Raya di DPRD NTB dengan unjuk rasa aliansi dari beberapa OKP di Dinas Pertanian NTB, diketahui bahwa di situ para intel lebih memperioritaskan pemantauan/pengawalan pada massa aksi dari OKP.

Hal tersebut dilakukan karena massa dari OKP, katanya lebih banyak daripada Aliansi BEM NTB Raya, sehingga di sini ada sebuah skala prioritas yang mengejewantahkan sikap aparat keamanan yang pandang bulu dan pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa siapa yang massanya banyak itulah yang diutamakan. Ini pun menjadi pertanda bahwa sistem keamana oleh intel begitu lemah, itu terbukti dari terjadinya kekerasan dan kericuhan di halaman DPRD NTB pada senin (24/9) lalu.

Aparat kepolisian seyogyanya harus menyadari, bahwa lingkungan pendidikan akpol yang mereka lakukan, menggunakan sistem bourjasi tidak ada relasinya dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan kecenderungan itu, di masa-masa mendatang, aksi-aksi massa yang semakin massif ini tidak akan mungkin dihadapi dengan modus dan pendekatan klasik. Apalagi dengan institusi keamanan yang penuh dengan masalah.

Dengan adanya pola-pola demontrasi yang kelompoknya semakin cair, semakin kompleks dan semakin absurd ini, kemungkinan besar yang terjadi adalah pergeseran isu dari isu-isu yang sifatnya populisme menuju politik atau bahkan SARA, apalagi menjelang pilpres 2019, lebih mudah membawa isu-isu seperti itu di masyarakat yang sedang sakit--tidak dapat membedakan mana demonstrasi murni suara hati nurani rakyat, mana demo yang ditunggangi. Dan isu itu akan memicu ketegangan yang lebih aktif. Modus penanganan keamanan yang sangat konvensional ini tidak akan mungkin membaca gejolak masyarakat yang begitu cepat. Sehingga aparat keamanan pun gagap dalam membaca kebutuhan-kebutuhan baru di lapangan.

Sejauh ini, penulis pun berpikir bahwa kekerasan pada demonstran, kemungkinan besar ada kaitannya dengan poblem utama di institusi kepolisian -- adanya kultur yang sangat tergantung pada pimpinan. Sangat terlihat jelas bagaimana peran pemimpin ini dalam menentukan kebijakannya akan berpengaruh pada anak buahnya. Ibaratnya ganti Kapolri, Kapolda atau Kapolres, ganti kebijakan. Maka, jika memang demikian jalan keluar redikal yang penulis tawarkan apabila poliai masih represif, adalah menggati pimpinannya -- supaya ganti kebijakan.

Rotasi kepemimpinan itu menjadi sangat berpengaruh. Personalitas pemimpin ini sangat mempengaruhi arah akan dibawa kemana institusi kepolisian tersebut. Apalagi sekatang, institusi kepolisian sangat lemah pada aspek manajemennya, kenaikan pangkat tergantung pada kedekatan dengan atasan, bukan pada kemampuannya. Institusi ini tidak bekerja secara koordinatif dan itu membuat kenaikan posisi, keterpilihan seseorang duduk dalam posisi yang penting, tidak begitu jelas diketahui apa yang menjadi tolak ukur kinerjanya. Bukan rahasia lagi hal tersebut kerap kali terjadi di lembaga kepolisian, bahkan ketika masa perekrutan anggota polisi, katanya sudah tidak memakai calo, tetapi masih saja ada yang menggunakan calo dan main uang.

Karena sedemikian buruknya internal institusi polisi, penulis pun tidak heran, ketika kemarin (26/9), datang ke Polres Mataram bersama Prwsma BEM Unram Liga Ayun Selatan, berniat mengadukan/melaporkan tindakan kekerasan aparan kepolisian saat demo di DPRD NTB, di kantor polisi kami dioper-oper kiri dan kanan, bahkan sampai tidak mendapatkan surat pengantar sebagai syarat melakukan visum.

Penulis selaku korban penganiayaan menduga, hal itu mungkin saja dilakukan untuk mengulur-ulur waktu sehingga bekas luka akibat diinjak dan ditendang polisi, seiring berjalannya waktu akan hilang dengan sendirinya, dengan demikian maka tidak ada lagi barang bukti yang akan mencoreng kebobrokan institusi kepolisian. Selama modus seperti ini masih dilakukan, yakin dan percaya pasti akan membuat institusi kepolisian ini tidak memunculkan hal-hal baru.

Nampaknya bukan hal yang mudah untuk mendorong perubahan internal dalam institusi kepolisian, karena itu berhadapan dengan patronase ketergantungan, kultur dan kebijakan yang berubah-ubah. Karena menjadi institusi yang tidak independen seperti ini pada tingkat personalitas kemudian menjadi rentan ketika berhadapan dengan demontrasi yang dilakukan mahasiswa. Pada akhirnya Institusi kepolisian menjadi tidak responsif. Oleh karena itu potensi-potensi pelanggaran HAM mudah terjadi.

Karena itu, sangat diharapkan aparat kepolisian dapat melakukan reformaai pada protab-nya, agar mampi menjalankan tugas penangangan aksi nirkekerasan. Apabila masih tidak mampu, maka jalan terbaim ialah mengganti pimpinan polisi (Kapolri, Kapolda, atau Kapolres) supaya kebijakan juga dapat dilakukan perubahan demi memunculkan sesuatu yang baru.

Sekarang, mulai tercium banyak kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak-dampak dan resiko yang ada. Misalnya protab polisi saat demonstrasi. Jika terjadi kekerasan bukan kebijakan yang disalahkan, tetapi malah personal polisi di lapangan. Padahal sejauh ini seperti kekerasan yang terjadi di Medan, Bengkulu dan khususnya yang terjadi kepada penulis di halaman DPRD NTB, itu semua karena kebijakan pengamanan yang diterapkan tidak memahami tantangan maupun tidak memahami ide-ide personal yang sebenarnya bisa diakomodasi.

Oleh karenanya, jika pimpinan polisi tidak diganti. Maka, sudah saatnya kepolisian memperbaiki protabnya, agar supaya jangan melulu personal polisi di lapangan yang disalahkan. Sudah saatnya lembaga polisi ini berbenah. Institusi kepolisian harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Dan hal tersebut mestinya bisa didukung dengan kebijakan-kebijakan tertentu di lingkungan internal. Apabila tidak mampu membuat terobosan baru atau mereformasi protab penangan demo, sekali lagi kembali penulis tegaskan, ganti pimpinan polisi baik itu Kapolda Bengkulu, Kapolres Medan, Kapolda NTB, Kapolres Mataram, bahkan Kapolri sekalipun.

Penulis: Rahmat EN (korban penganiayaan oleh aparat kepolisian sewaktu aksi di DPRD NTB, pada Senin (24/09/2019) lalu)