Diduga Sewenang-Wenang, Dinas LHK Propinsi NTB Digugat Warga Dompu -->
Cari Berita

Advertisement

Diduga Sewenang-Wenang, Dinas LHK Propinsi NTB Digugat Warga Dompu

Rabu, 12 September 2018

Foto: Abdullah,  SH., MH
IndikatorSumbawa.com - Siti Sarah (45) tahun Warga dusun Jati Baru, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu melalui kuasa hukumnya Abdullah, SH.,MH menggugat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB melalui jalur praperadilan di Pegadilan Negeri Dompu, Rabu (12/09/18).

"Tadi kami sudah sidang praperadilan melawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB," kata Abdullah, SH.,MH selaku kuasa hukum Siti Sarah kepada Indikator Bima, Rabu (12/09/18).

"Tadi materi sidangnya pembacaan gugatan praperadilan dari Pemohon sekaligus jawaban dari Termohon," lanjutnya.

Siti Sarah selaku pemohon praperadilan melalui kuasa hukumnya Abdullah, SH.,MH menggugat termohon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB karena diduga melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menyita kayu milik Siti Sarah sebanyak dua truk atau sekitar 26 kubik.

Diketahui pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB menyita kayu milik Siti Sarah pada tanggal 6 Juni 2018 lalu di Kabupaten Sumbawa, diduga penyitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB diduga menyita kayu milik Siti Sarah tanpa diberikannya surat tanda terima penyerahan barang sitaan. Penyerahan surat tanda terima penyitaan beru diberikan pada tanggal 10 Juli 2018. Bahkan diduga penyitaan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pengadilan, baik sebelum penyitaan maupun sesudah penyitaan dilakukan. 

"Artinya sekitar 32 hari mobil dan kayu tersebut disita tanpa dasar hukum apapun juga. Sehingga kami memandang, PPNS Dis LHK sewenang wenang dalam menjalankan tugasnya," tegas Abdullah, SH.,MH.

"Harus mereka meminta persetujuan ketua pengadilan atau dalam keadaan terdesak boleh melakukan penyitaan dan segera meminta persetujuan setelahnya, sesuai dengan perintah KUHAP pasal 38 ayat 1 dan 2," lanjutnya.

Lebih lanjut Abdullah, SH.,MH meminta, agar Pengadilan Negeri Dompu menyatakan bahwa, penyitaan kayu milik Siti Sarah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB adalah tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum.

"Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang yakni melakukan penyitaan tanpa dasar hukum apapun, dan tindakan itu bertentangan dengan perintah undang-undang dan oleh karenanya semua tindakan termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," tegasnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB selaku termohon menolak semua tuntutan pemohon. Hal itu disampaikan dalam jawaban termohon pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Dompu. Sedikitnya ada 6 poin, salah satunya menyatakan untuk menolak semua gugatan pemohon.

"Bahwa pada dasarnya, termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukanan oleh pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh pemohon," tulis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB dalam jawaban termohon atas praperadilan pemohon dalam perkara nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN.Dpu.

Diketahui, sidang praperadilan perkara nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN.Dpu. yang dimohonkan oleh Siti Sarah terhadap termohon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 besok dengan agenda pembacaan replik dari pemohon.

Reporter: Muslimin

Sebelumnya berita ini pernah di muat oleh indikatorbima.com