Guru Honorer: Ambang Batas Keadilan -->
Cari Berita

Advertisement

Guru Honorer: Ambang Batas Keadilan

Rabu, 17 Oktober 2018

Ilustrasi (tribuntimur).
Indikatorsumbawa.com - Setelah beberapa hari ini, berbagai tulisan tentang Guru Honorer membuat banyak respon dari para Guru Honorer diberbagai Kecamatan di wikayah Kabupaten Sumbawa.

Respon itu disampaikan melalui messenger facebook maupun komentar-komentar diberbagau status postingan facebook. Dinamika Guru Honorer menjadi menarik, karena lebarnya jurang pengangguran.

Sementara itu Guru Honorer kian kencang menuntut legalitasnya dan tunjangan kesejahteraan. Tetapi, ada unsur nir-justice dan tidak memenubi unsur keadilan ketika pemerintah terus lakukan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru yang telah tersertifikasi, serta tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di daerah khusus akan terus menjadi perhatian. Namun, mengabaikan hak-hak keadilan bagi Guru Honorer yang bekerja pagi, siang dan sore hari.

Wawancara beberapa orang Guru dan kepala sekolah di Kabuoaten Sumbawa, yang intinya bahwa: "banyak skema tunjangan guru: tunjangan sertifikat profesi, tunjangan kemahalan mengajar di tempat khusus, dan tunjangan khusus lain. Pendapatan tidak merata dikalangan guru, ada guru sudah mendapat tunjangan tapi ada guru yang status honorer. Maka ini perlu ditata mengenai pembebanan guru yang pendapatannya berbeda itu." Itu pendapat diantara banyak kepala sekolah setelah di wawancarai.

Begitu juga, kesimpulan beberapa diskusi kelompok kecil bersama Guru Honorer di Lingkungan Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, bahwa: untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas, pemerintah harus meningkatkan guru-guru yang memiliki keahlian ganda untuk memenuhi kebutuhan pendidikan umum dan kejuruan."

Sebetulnya, pemerintah sudah memenuhi unsur keadilan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah, yakni oeran pemerintah menyediakan program afirmasi, terdiri dari Program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal, program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS dan program diklat berjenjang bagi pendidikan PAUD.

Tetapi, menurut Putri (2018) pengajar di sekolah SDN Banda Kecamatan Tarano saat diskuai dan dimintai pendapat bahwa: "permasalahan guru honorer masih jadi momok bagi lembaga pendidikan pada umumnya. Sudah sejak lama guru honorer membayangi wajah pendidikan tanpa kejelasan status. Kita merasa dalam bertugas mendidik siswa tidak diperhatikan pemerintah. Gaji yang tidak memadai, pengelolaan yang amburadul, hingga pengangkatan status yang tak kunjung jadi." Kata Putri saat dimintai pendapat

Ditambahkan Seorang Yuyun Ketua Forum Komunikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, bahwa: "di Kabupaten Sumbawa, ada sekitar 2.800-an Guru Honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan tidak ada dana untuk memberi gaji." Kata Yuyun yang lagi fokus perjuangkan kawan-kawan Guru Honorer.

Seharusnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa harus menyediakan Rp. 10 miliar per bulan bila semua guru honorer diangkat jadi PNS. Tetapi, belum ada keberanian dari Pemerintah karena sangat membebani APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Padahal, Pemkab masih harus membangun infrastruktur, menyediakan pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Mungkin saja ada solusi lain, bahwa pemda harus bertahap untuk mengangkat sekitar 500 guru honorer menjadi guru tetap daerah dengan upah maksimal Rp 1,5 juta per bulan. Jumlah tersebut ternyata masih lebih rendah daripada upah buruh, dan ini tidak hanya terjadi di Sumbawa, bahkan diberbagai daerah lainnya.

Sebulan honor dari uang sertifikasi itu hanya Rp 1,5 juta. Nilai ini jauh lebih sedikit dari gaji buruh di Makassar yang sesuai UMK (upah minimum kabupaten) sebesar Rp 2,075 juta. Gaji tersebut pun terkadang masih sering terlambat turun,

Tunjangan profesi guru (TPG) pun menjadi permasalahan lain. Guru-guru non-PNS di sekolah negeri terancam tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Pedoman pencairan TPG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur hanya guru PNS dan guru tetap yayasan yang bisa mendapatkannya.

Guru swasta di sekolah negeri posisinya tidak jelas. Pemerintah jangan menyia-nyiakan guru honorer. Apalagi jumlahnya mencapai 1,4 juta orang seluruh Indonesia. Ada yang gajinya hanya Rp 200 ribu per bulan. Itu tidak manusiawi. Diberikan harapan, bukan perubahan nasib.

Dalam wawancara dengan beberapa pihak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa: "permasalahan yang tidak sesederhana itu. Semua ribut-ribut ini bermula dari tata kelola dan sistem perekrutan yang tidak sinkron antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Problem lain tanpa koordinasi disebabkan pemahaman yang kurang relevan. Sesudah otonomi daerah, otoritas pendidikan itu ditransfer ke kabupaten. Mulai tahun depan, provinsi mengelola SMA dan SMK. Itu termasuk pengelolaan gurunya. Jadi guru honorer, guru tetap, itu semua diaturnya lewat Pemda. Tapi kalau ada masalah, guru pasti merujuknya ke Kemendikbud. Ada satu kabupaten yang merekrut ribuan guru honorer, sebagian cuma mengajar 1-2 mata pelajaran.

Menurut pendapat Ahmad (2018) sala satu kepala sekolah di Kecamatan Tarano bahwa: "pada umumnya, jangan sampai rekrutmen guru honorer itu dilakukan tanpa ada kontrol. Kasihan sekali guru-gurunya. Mereka diberikan harapan, tapi tak pernah diberikan perubahan nasib. Jadi ini memang harus dibereskan. Distribusi guru yang tidak merata juga harus diperhatikan oleh Kemendikbud." Katanya

Lanjutnya, Ahmad katakan: "distribusi guru nggak merata. Jadi, yang disebut kelebihan guru itu di banyak tempat, yang kekurangan juga banyak. Mengatur itu juga membutuhkan guru untuk mau berada dimana mana. Jadi ada keinginan untuk memperbaiki tata kelolanya secara baik, Insya Allah hasilnya juga baik dan munculnya keadilan bagi seluruh pihak, terutama Guru Honorer.

Penulis: Rusdianto Samawa