Hegemoni Politik Dan Perlawanan Budaya -->
Cari Berita

Advertisement

Hegemoni Politik Dan Perlawanan Budaya

Rabu, 31 Oktober 2018

Ilustrasi
Indikatorsumbawa.com - Akhir-akhir tahun 2018 ini Indonesia berada pada ambang batas ketidakstabilan. Kondisi Negara yang carut-marut membuat Indonesia tidak mampu mengejar ketertinggalan. Sebagai Negara dengan berbagai macam Ras, Suku, Agama, dan lain sebagainya seharusnya Indonesia mampu memahami perbedaan tersebut dengan rasional. kondisi ini tentunya sangat memperihatinkan bagi sebuah negara.

“Apa yang diajarkan pengalaman dan sejarah adalah ini – bahwa rakyat dan pemerintah tidak pernah belajar sesuatu dari sejarah, atau bertindak berdasarkan prinsip”. George Wilhelm Hegel, filsuf Jerman.

Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila yang digali dari dalam perut bangsa Indonesia sendiri, agar bisa dijadikan dasar falsafah yang fundamental lalu kemudian dijadikan sebagai prinsip hidup setiap warga negara maupun Birokrasi. Jika kita mengacu pada realitas yang terjadi dalam tubuh bangsa ini ada banyak pelecehan nilai esensial Pancasila sebagai Falsafah Negara.

Dalam Pertarungan antara dua rezim yang sama-sama memiliki tingkat elektabilitas dan kapabilitas yang tinggi sehingga membuat terjadinya pergulatan politik antara kedua kubu, tentunya hal ini memberikan dampak terhadap retaknya bangunan arsitektur kehidupan.

Kemudian ditambah lagi kondisi birokrasi yang tak lagi berbicara tentang kepentingan rakyat. Salah satu contoh dari kurangnya perhatian birokrasi dalam mengolah apa yang menjadi harapan rakyat adalah mandegnya pembangunan paska gempa NTB. hal ini terbukti dengan berbagai kesulitan yang dialami oleh masyarakat Lombok-Sumbawa untuk mendapatkan bantuan rehab rumah yang dijanjikan oleh pemeritah pusat. Hal ini jelas menandakan adanya ketidakadilan secara konstitusional jika kita membandingkan bagaimana Birokrasi menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan IMF-WBG AM (internasional Monetery Fund – Worb Bank Group Annual Meetings) dengan 4000 delegasi yang mengeluarkan dana 6,9 Triliun di Bali pada tanggal 8-14 Oktober 2018.

World Bank Group/WBG merupakan gabungan lima organisasi internasional yang memberi pinjaman kepada negara-negara berkembang. WBG adalah konsolidasi donatur Hutang internasional seperti World Bank (International Bank for Reconstruction and DevelopmentIBRD dan International Development Association/IDA) yang memberikan Pinjaman proyek tertentu kadang dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang lebih besar terkait sektor tersebut atau seluruh ekonomi nasional. Di tambah lagi dengan adanya lembaga donatur lain seperti International Finance Corporation /IFC merupakan lembaga pembangunan global terbesar yang fokus kepada Privatisasi, Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA lembaga yang menjamin keberlangsungan investasi/pasar modal dan International Centre for Settlement of Investment Disputes –ICSID lembaga yang melindungi investasi dari permasalahan kebijakan suatu negara.

International Monetary Fund/IMF merupakan hasil dari Konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Sebanyak para penguasa dan pengusaha 44 negara yang hadir saat itu berupaya guna mencegah terulangnya devaluasi mata uang yang mengakibatkan Depresi Besar tahun 1930-an. Dengan mekanisme baru moneter, IMF menjadi penentu stabilitas sistem moneter internasional, yakni sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara bertransaksi satu sama lain.

Lembaga keuangan itu adalah alat yang digunakan untuk memonopoli serta mengendalikan percaturan ekonomi politik negara-negara berkembang guna mengeruk keuntungan dari sumber daya yang ada di dalam suatu negara. Mereka memiliki misi merongrong Sumber daya alam terutama guna mengendalikan kekuasaan pada rakyat bahkan kepada generasi yang belum lahir dengan memberikan hutang untuk dapat mengikat suatu negara yang dianggap terpuruk secara ekonomi mauapun politik.

Dampak dari mengikuti kebijakan moneter dari lembaga tersebut, memberikan implikasi semakin bertambahnya total utang luar negeri 356.945 Miliar Dollar atau sekitar Rp.4997,23 Triliun per april 2018 dan semakin bertambah dengan Kurs Dollar yang semakin menguat saat ini mencapai lebih dari Rp.15000/Dollar.

Kondisi diatas adalah salah satu produk yang dihasilakan akibat aktor-aktor politik yang tidak paham terhadap nilai-nilai budaya dan konstitusi yang diterapkan di Indonesia. Jika kita merefleksikan kembali bagaimana negara Indonesia berdiri sehingga bisa nembentuk sebuah bangsa yang berdaulat, tentunya masih melekat didalam benak kita sebagai warga negara bahwa sang proklamator (Ir. Soekarno) dengan lantang mengatakan bahwa Indonesia pantang mengemis pada asing. Namun hal itu berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia Pasca Orde Lama.

Hegemoni Politik dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi Indonesia memberikan dampak begatif yang signifikan terhadap Masyarakat. terutama masyarakat Menengah Kebawah yang menggantungkan hidupnya terhadap kebijakan-kebijakan politik ekonomi birokrasi yang mampu mensejahterakan. Meskipun hal tersebut hanyalah mimpi indah yang tak mungkin menjadi kenyataan.

Diberlakukannya sistem E-Comers semakin memperparah kondisi masyarakat indonesia yang notabenenya masih berada pada fase pertumbuhan. E-comers adalah sebuah mesin yang digunakan untuk membuat masyarakat menjadi manja dengan tujuan untuk menciptakan budaya konsumtif yang tinggi. Dengan dilestarikannya budaya konsumtif tersebut membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat. dengan angka pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran.

Beberapa uraian diatas cukup membuktikan arus hegemoni politik telah menguasai segala lini. untuk itu kita perlu menyiapkan alat untuk melawan hegemoni politik yang mendesak dewasa ini.

Pancasila adalah jawaban dari segala persoalan yang mengancam kestabilan ekosistem perdaban indonesia hari ini. Mengapa pancasila dijadikan sebagai jawaban?. Karena pancasila lahir dari budaya-budaya yang berakar kuat dalam kerangka konstruksi indonesia.

Budaya Nasionalis dan jiwa patriotis dengan semangat gotong royong merupakan karakter Indonesia yang sesungguhnya bukanlah budaya kapitalis, kolonialis dan neolibralis yang pada dasarnya bersifat menggerus sifat kemakmuran, kosmopolitan, religius, toleransi, dan kekeluargaan dari tanah air ini.

Dalam upaya menaklukan hegemoni politik dengan perlawanan budaya (Pancasila) kita harus mampu menginterpretasikan Pancasila sebagai arah perjuangan bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila harus mampu kita pahami melalui kerangka historisitas Pancasila agar kita mendpatakan jawaban mengapa budaya harus tetap kita lestarikan hingga hari ini.

Setelah kita telah mampu mampu memahami Pancasila sebagai budaya dengan menggunakan pendekatan historisitas maka kita perlu mengupas kembali Pancasila dengan alam pimikiran rasional kita sehingga mampu mencapai rasionalitas pancasila sesuai yang dicita-citakan dalam tubuh pancasila itu sendiri. Oleh karena Rasionlitas pancasila sehingga kita bisa menarik benang merah bahwa pancasila adalah sebuah kebudayaan yang aktual Adanya. yang digali berdasrakan karakter keindonesiaan (jenius nusantara). sehingga hasil dari galian kebudayaan tersebut kemudian lahirlah Alat Perlawan untuk meruntuhkan “Hegemoni politik yaitu Budaya” atau sering dikenal dengan “Pancasila“.

“Tidak ada Bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika Bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar”, (Jhon Gardner, 1992).

Penulis: Sendi Akramullah