Nestapa Guru Honorer Dan Kepala Sekolah: Tersandera Buruknya Sistem -->
Cari Berita

Advertisement

Nestapa Guru Honorer Dan Kepala Sekolah: Tersandera Buruknya Sistem

Jumat, 19 Oktober 2018

Ilustrasi guru honorer (jurnalmojo.com).
Indikatorsumbawa.com -Nestapa Guru Honorer dan Kepala Sekolah: Tersandera Buruknya Sistem, itulah judul tulisan untuk menggambarkan bahwa Guru Honorer dan Kepala Sekolah digebuk oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Pada bulan lalu, saya sempat berdiskusi dengan 7 orang kepala sekolah di sekitar Kecamatan Tarano, Plampang, Empang dan Maronge. Bahkan saya pernah bertemu Kepala Dikbud Prov. NTB pada bulan Agustus 2018. Malam hari dirumahnya.

Intinya mereka satu suara soal Guru Honorer yang sangat minim kesejahteraanya. Bahkan beban gaji dan tanggungjawab terhadap Guru Honorer ada di Kepala sekolah.

Menurut Kepala Sekolah berinisial Zamroni katakan: "biasanya, pihak sekolah menggaji guru honorer menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun, sebetulnya dana BOS tidak diperkenankan untuk menggaji guru honorer tersebut." Katanya

Lanjut, "artinya, kepala sekolah memiliki kebijakan sendiri. Namun, tetap melanggar aturan. Ya mau tidak mau. Sekolah kurang guru, siapa yang akan mengajar?, lalu pemerintah tidak berusaha merekrut PNS yang ditempatkan.pada masing-masing porsi pemerintah." Kata Zam seorang Kepala Sekolah.

Zam lanjut kembali: "kepala sekolah itu biasanya menggaji Guru Honorer itu dari dana BOS. Dana BOS sebetulnya untuk operasional, namanya saja Bantuan Operasional Sekolah, itu untuk sarana prasarana, penunjang, kemudian untuk biaya-biaya yang diperlukan," jelasnya.

Aku kembali bertanya saat itu, karena setau saya, bahwa: Banyak pemerintah daerah untuk menggaji Guru Honorer selain dari dana BOS, juga secara yang menganggarkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerahnya (APBD) khusus untuk guru honorer, apakah begitu? bagaimana di Sumbawa?."

Jawabannya tentu pahit, jauh dari kata memperhatikan dan melakukan asesment kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. Seorang berinisial Salahudin salah satu Kepala Sekolah di Plampang, katakan bahwa: "seharusnya pemerintah Kabupaten Sumbawa lakukan asesment, evaluasi dan mengeluarkan tahapan kebijakan untuk memberikan anggaran APBD secara proporsional." Katanya menggerutu

Lanjutnya, "apabila ada langkah itu jauh lebih baik dibanding menggaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS, karena lebih mensejahterakan dan tak mengganggu anggaran sekolah. Sayangnya, Pemda Kabupaten Sumbawa belum lakukan itu untuk menganggarkan dananya tersebut." Tutupnya.

Kemudian, dia tegaskan lagi, bahwa: "pasca demonstrasi Guru Honorer beberapa kali di Kantor Bupati Sumbawa, yang intinya Bupati tidak berani mengeluarkan dana untuk itu, karena dikhawatirkan jadi temuan, karena yang mengangkat (guru honor) yang bersangkutan adalah kepala sekolah, bukan kepala dinas. Inilah yang dimaksud Guru Honorer dan Kepala Sekolah ," tuturnya.

Padahal kalau mau sebagai solusi bahwa: "Mendikbud Muhadjir mengimbau kepada setiap Pemda untuk berani dan bersedia menganggarkan APBD-nya untuk guru honorer. Namun, Pemda juga harus bisa selektif dalam memilih guru honorer yang layak mengajar." Katanya, tentu sebagai menteri sebenarnya harus ada regulasi yang mengaturnya.

Bahkan Menteri saat ini, sarankan bahwa sebaiknya pemerintah daerah harus ada keberanian untuk memberikan tunjangan kepada guru honorer dari APBD-nya. Dengan catatan guru-guru itu harus ditertibkan, misalnya memenuhi syarat atau tidak untuk diangkat guru.

Inilah yang terjadi, Guru Honorer meminta kepala daerah, sementara pemerintah daerah sendiri tidak bisa menjamin akan kesejahteraan dan ketergantungan nasib Guru Honorer. Sehingga apapun kondisi dan bentuknya, Dana BOS tempat tumpuan terakhir.

Padahal Dana BOS untuk operasional. Bukan untuk gaji. Namun, kebijakan untuk mengeluarkan Guru Honorer dari sistem yang tersandera itu ada pada akselerasi antara Pemda dengan pempus.

Akibat tidak akseleratif akhirnya kepala sekolah menjadi korban dan tersandera dalam tanggung jawab semu, yang seharusnya kepala sekolah bukan tanggung jawabnya memikirkan Gaji Guru Honorer. Itulah yang dimaksud tersandera sistem.

Penulis: Rusdianto Samawa