75% Kegundulan Hutan Sumbawa, Pemerintah Apa Langkahnya? -->
Cari Berita

Advertisement

75% Kegundulan Hutan Sumbawa, Pemerintah Apa Langkahnya?

Sabtu, 17 November 2018

Ilustrasi hutan gundul (kompasiana.com).
Indikatorsumbawa.com - Saat ini total luas areal hutan di NTB mencapai 1.071.722 juta hektare yang terdiri dari hutan lindung 449,141 hektare atau 41,91 persen. Selanjutnya, hutan produksi seluas 1.071, 722 hektare dan hutan konservasi seluas 173,636 hektare atau 16,20 persen.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, luas lahan kritis di daerah itu mencapai 555.427 hektare lebih atau 52 persen dari total 1.071.722 juta hektare luas kawasan hutan. Namun, tingkat kerusakan hutan di Sumbawa sudah mencapai titik nadir. Hampir 75 persen kawasan hutan di pulau itu sudah dalam kondisi gundul. Ini akibat pembukaan lahan yang dilakukan secara tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya penjarahan hutan.

Dari hasil pantauan di lapangan dan informasi beberapa Polisi Pamong Praja Kab. Sumbawa bahwa kerusakan hutan Sumbawa, terjadi merata. Apalagi, kondisi kawasan hutan yang masuk dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disebagian wilayah Sumbawa kini rusak parah diduga akibat perambahan hutan. Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai puluhan ribu hektare yang tersebar di delapan kecamatan, meliputi Empang, Moyo Utara, Labangka, Maronge, Unter Iwes, Moyo Hulu, Tarano, dan Lape.

Dari total keseluruhan hutan Sumbawa, hanya tersisa 30 persen hutan yang masih belum tersentuh atau virgin. Sementara lahan kritis hampir 51 ribu hektar. Jadi hampir 25 persen. Kerusakan hutan wilayah Sumbawa, sangat massif terjadi karena pemerintah daerah membuka kran  program penanaman jagung secara massal. Akibatnya, hutan-hutan yang dulunya lebat kini habis di babat untuk kepentingan pembukaan lahan jagung.

Ya tentu ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya ketika perekonomian petani dapat terpenuhi, tapi jauh lebih hebat yakni dampak negatifnya kerusakan lingkungan hutan yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan musibah banjir, longsor dan menggurangnya mata air.

Ini akibat lemahnya pengawasan aparat dan kesalahan pemerintah daerah membuka kran program tanam jagung yang sangat luas tanpa dibatasi. Sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sangat leluasa menjarah hutan.

Atas kondisi itu, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus maksimalkan sustainability program pembangunan berkelanjutan dan kawasan lingkungan hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2018-2023. Tentu, tujuannya sangat baik yakni melakukan pencegahan dan pemaksimalan penghijauan terhadap hutan yang mengalami kerusakan paling parah.

Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB jangan terkesan acuh. Sebab, jika hal itu terus dibiarkan, maka bencana banjir akan menerjang seluruh daerah yang selama ini terisolir karena banjir, longsor dan mimimnya infrastruktur jalan.

Yang harus segera ditanggulangi bahwa tingkat kerusakan kawasan hutan sudah sangat parah. Dari sekitar satu juta hektar lebih luas hutan NTB, 70 persen di Sumbawa dalam kondisi rusak. Sehingga rakyat juga kian khawatir karena sudah memasuki musim penghujan, sehingga potensi bencana banjir, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu tinggal menunggu waktu. 

Yang paling parah terjadi kerusakan hutan Sumbawa, yakni kawasan hutan yang sudah berubah fungsi sebagai ladang dan lahan pertanian. Hampir setiap tahun, kasus perambahan hutan terjadi dalam jumlah yang cukup tinggi. Tetapi, upaya mencegah dan mengantisipasi maraknya aksi perambahan hutan yang dilakukan selama ini, masih belum cukup ampuh, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih keras lagi dalam menekan kasus perambahan hutan.

Maka, sebaiknya Pemprov NTB yang berwewenang mengelola hutan harus segera turun tangan melakukan intervensi, sehingga kerusakan hutan di NTB dan Sumbawa segera teratasi. Harus ada upaya nyata untuk menghentikan semua pembalakan liar Jangan sampai ini terus dibiarkan. Karena ini menyangkut masa depan anak cucu sebagai generasi pelanjut kedepannya.

Sudah jelas, berharap kepada para pengambil kebijakan, rakyat dan petani harus berupaya maksimal mengawal dan mengamankan kawasan hutan. Kalau andalkan aparat saja, jelas tidak akan bisa maksimal hasilnya, sehingga butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk unsur-unsur pengamanan lainya.

Bahkan, pemerintah harus segera instruksikan dan ajak rakyat untuk menyumbang bibit pohon. Untuk bisa menekan aksi perambahan hutan, koordinasi dan komunikasi yang baik antara seluruh elemen masyarakat dan pengamanan di daerah sangat dibutuhkan.

Koordinasi penting di masa mendatang, terutama antara semua unsur, sehingga kasus perambahan hutan bisa dicegah semaksimal mungkin. Jadi dukungan dan partisipasi dari unsur lainnya sangat kita harapkan.

Penulis: Rusdianto Samawa, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa, Nomor Urut 8, Dapil III Meliputi Kec. Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge.