7 Tuntutan KAPMSR Di Awal Tahun Untuk Pemda Kabupaten Sumbawa -->
Cari Berita

Advertisement

7 Tuntutan KAPMSR Di Awal Tahun Untuk Pemda Kabupaten Sumbawa

Minggu, 13 Januari 2019

Ilustrasi perjuangan mahasiswa. 

Indikatorsumbawa.com - Indonesia adalah Negara demokrasi yang berarti mengedepankan kepentingan rakyat dan melibatkan rakyat dalam membangun ekonomi nasional, membangun pradaban, membangun sumberdaya manusia dengan tujuan untuk menjaga keberlangasungan kehidupan yang merdeka secara hukum, sejahtra secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Merunut kepada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 “Perekonomian di susun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” merupakan penekanan terhadap Negara bahwa keterlibatan super aktif masyarkat tekhusus Pemuda sangat di harapkan. Pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguuasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara” adalah penekanan selanjutnya yang di tujukan kepada Negara Kesatan Republik Indonesia bahwa privatisasi aset-aset vital yang terkandung dalam Ibu Pertiwi harus di tegaskan dan dilaksanakan. Pasal 33 ayat 3 “Bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sepekan ini wilayah bagian Timur Indonesia Provinsi NTB  Kabupaten Sumbawa  di ramaikan oleh tangisan rakyat akar rumput, Kecamatan Lantung sebagai Kecamatan yang berada di Wilayah Selatan Sumbawa juga menjadi bagian dari kawasan Lingkar Tambang Merasakan dampak dari praktek eksploitasi pertambangan yang di lakukan oleh PT.AMNT. Sebuah perusahaan Korporasi Dalam Negeri yang bergerak di bagian pertambangan adalah Telur dari prodak Hukum atau Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang MINERBA, Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang KEHUTAN dan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Peruakan Hutan (P3H). 

Munculnya aksi Demonstrasi yang di lakukan oleh Masyarakat Kecamatan Lantung adalah bukti bahwa pemerintah tidak lagi bersinergi dengan rakyat, tidak lagi mementingkan kepentingan Rakyat dan merupakan bukti nyata bahwa telah lepasnya tangung jawab pemerintah baik itu Pemerintah Pusat ataupun pemerintah Kabupaten, Eksekutif maupun Legislatif. Menyimak dari aksi masyarakat tersebut, mereka mengeluhkan keberadaan Perusahaan tambang yang beroperasi di bagian Selatan Sumbawa. diindikasikan bahwa terjadi praktek Penebangan Liar/Ilegal Loging yang tidak transparan terhadap masyarakat setempat hingga terjadinya bencana “Banjir Bandang” yang melahap beberapa lahan pertanian (sawah) masyarakat setempat dan ini akan mengkibatkan gagal panen terhadap masyarakat Lantung. di takutkan Bencana tersebut menjadi hadiah Tahunan jika pemerintah tidak mengambil sikap bijak dalam menangani persoalan Rakyat tersebut.

Dalam pekan yang sama juga muncul sikap perlawanan yang serupa dari masyarakat Selatan Sumbawa, tepatnya Kecamatan Orong Telu. Kamis 10 Januari 2019 memanggil masyarakat Kecamatan tersebut untuk mengetuk kembali pintu dari pemangku kebijakan guna membahas persoalan yang sedari dulu menjadi persoalan yang getol di suarakan oleh masyarakat, pemuda dan mahasiswa yaitu berkaitan dengan “INFRASTRUKTUR” jalan. Baik itu gejala longsor atau putusnya jembatan penghubung menuju kecamatan tersebut. Dalam aksi yang diikuti oleh puluhan masa itu di sambut ramah oleh pemangku kebijakan, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa hingga lahirlah suatu hasil yang tertuang dalam MOU antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, yaitu pembuatan Bronjong sebagai alternative sementara untuk mempermudah akses lalu lintas masyarakat setempat. Di dalam MOU tersebut pemerintah dan pasyarakat telah menyepakati bahwa pembangunan untuk Infrastruktur jalan menuju Orong Telu akan di masukkan di dalam APBDP (Perubahan) di karenakan untuk APBD Murni sudah rampung. Duduk bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat tersebut juga membahas tentang hitungan kisaran alokasi anggaran yang akan  di peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur menuju kecamatan Orong Telu sekitar 18 M. Angaran dengan jumlah yang hanya 0,9% dari Postur APBD  tersebut di rincikan dalam beberapa objek pembangunan Infrastruktur yaitu, 3 Miliar untuk perbaikan Jembatan Berang Punik, 4 Miliar untuk perbaikan Jembatan Tempoak Renok dan 11 Miliar dari 18 Miliar yang terhitung di gunakan untuk melanjutkan pembangunan Hotmik (Aspal) yang hanya tersisa tinggal 6 Kilo Meter.  

Bergeser ke bagian timur Sumbawa, tepatnya di kecamatan Empang adalah bukti nyata dari kegagalan pemerintah untuk mewujudkan VISI dan MISI nya yang selalu di gaung-gaungkan dengan singkatan “SAHABAT” (Samawa Hebat Bermartabat). Pada akhir tahun 2018 Kecamatan tersebut di timpa oleh bencana alam yaitu “Banjir Bandang” yang melahap beberapa rumah warga setempat hingga mengakibatkan tangisan di akhir Tahun Kemaren. Bencana serupa bukan hanya terjadi pada tahun 2018, tahun-tahun sebelumnya juga terjadi dan menyisahkan tangisan masyarakat setempat, seolah-olah ini menjadi hadiah tahunan untuk masyarakat. Kejadian tersebut diindikasikan maraknya penebangan Liar/ilegal loging yang di lakukan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Lahirnya Undang-undang No 18 Tahun 2013 justru membuka lebar ruang dari praktek kejahatan yang tersistematis bukan mejadi Reformasi kedaulatan Rakyat. Berangkat dari persoalan diatas seharusnya pemerintah daerah harus dengan segera merespon persoalan tersebut.

Kajian ini bersumber dari pemikiran para orang-orang hebat yang berasal dari Mahasiswa Sumbawa dan Sumbawa Barat yang tergabung dalam Organisasi Nasional yaitu “KOMITE AKSI PEMUDA MAHASISWA SAMAWA RAYA” yang mengcover Lima Organisasi daerah dan di support oleh Lembaga media cetak diantaranya, SMSY-IMASURYA-HMS2M-GMS-APMSY dan Indikator News Network. 

Kami yang tergabung dalam Organisasi Nasional “Komite Aksi Pemuda Mahasiswa Samawa Raya” (KAPMSR) akan selalu mengawal dan mendukung apapun langkah strategis yang di tempuh oleh Masyarakat Kecamatan Lantung, Orong Telu, Dan Kecamatan Empang pada khususnya dan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Pada Umumnya, karna kehadiran kami adalah untuk mengabdi dan memperjuangkan HAK Tau dan Tana Intan Bulaeng.

Kordinator KAPMSR, Akhamul kelana menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Menolak Segala Bentuk Kegiatan Pertambangan Dan Ilegal Loging Yang Ada Di Kabupaten Sumbawa.
2. Meminta Konvensasi Kepada Pemerintah Daerah Terkait Kerusakan Lahan Pertanian Kecamatan Lantung.
3. Monolak Program “PAJALE” Dari Pemerintah Daerah Yang Terindikasi Terjadinya Kerusakan Hutan dan Lingkungan.
4. Mempercepat Pembangunan Infrstruktur Kecamatan Orong Telu.
5. Mendesak pemerintah daerah untuk mencabut ijin usaha pertambangan khusus (IUPK).
6. tangkap dan adili pelaku illegal loging.
7. Tuntaskan visi misi bupati. (Min)