Demi Merawat Opini Publik, Jokowi Tidak Mengesahkan Revisi Undang-Undang MD3 -->
Cari Berita

Advertisement

Demi Merawat Opini Publik, Jokowi Tidak Mengesahkan Revisi Undang-Undang MD3

Jumat, 18 Januari 2019

Foto: Randa Jamra Negara (penulis).

Indikatorsumbawa.com - Salah satu strategi politik yg pernah diterapkan oleh Presiden Jokowi, yaitu dengan cara merawat Opini Publik.

Mungkin kita semua masih ingat dengan Revisi Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-Undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas juga diatur.

Revisi Undang-Undang MD3 atau yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah dibahas oleh DPR bersama pemerintah untuk mendapat persetujuan bersama. 

Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Menariknya, Sejak dibahas sampai dengan mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR, revisi Undang-Undang ini mengundang kontroversi karena berpotensi menjadikan anggota DPR kebal hukum.

Saat itulah, timbul opini publik bahwa dengan telah disetujui nya revisi Undang-Undang tersebut, banyak bahkan hampir seluruh masyarakat tidak setuju dg adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu.

Pasalnya, masyarakat menganggap bahwa hal ini adalah upaya membungkam hak dan kebebasan rakyat dalam hal mengkritisi DPR. Kok DPR gk boleh dikritik, mereka kan wakil rakyat, masa nggak boleh kita kritik. Kalau gk rakyat yg mengkritisi DPR lalu siapa lagi. 

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, menyebut Undang-Undang itu merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR.

"Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat", tegasnya.

Selain itu, pasal lain yang dinilai bermasalah adalah wewenang pemanggilan paksa oleh DPR.

"Ada pasal lain, mereka bisa memanggil paksa setiap orang yang dipanggil oleh DPR dalam konteks fungsi tertentu. Memanggil paksa ini dengan menggunakan kewenangan oleh kepolisian, jadi kepolisian wajib untuk memenuhi request (permintaan) mereka bila ada pemanggilan paksa, yang menurut kami merusak demokrasi di Indonesia," kata Bivitri.

Selain itu, beberapa mahasiswa juga angkat bicara terkait ketidaksetujuannya terhadap revisi Undang-Undang MD3. Sebagai bentuk ketidaksetujuan mahasiswa terhadap beberapa Pasal yang dianggap membungkam hak serta kebebasan rakyat dalam hal menyatakan pendapat sesuai konstitusi adalah Demo menolak UU MD3 dilakukan oleh mahasiswa di banyak daerah. Di Medan, mahasiswa menumbangkan gerbang DPRD.

Kemudian empat mahasiswa di Bengkulu sempat ditangkap polisi pada 5 Maret karena demo berujung ricuh. Mahasiswa Surabaya menutup jalan di depan DPRD saat menolak revisi UU MD3, akhir Februari pada tahun 2018.

Selain ditolak oleh para aktivis, mahasiswa dan pakar hukum, revisi ini ditolak oleh masyarakat melalui beberapa petisi di Change.org.

Petisi "Tolak revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!" ditandatangani oleh 203 ribu orang, sedangkan petisi "Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi' ditandatangani 78 ribu pendukung.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis ingin mengatakan bahwa di saat momentum itulah upaya politik Presiden Joko Widodo digunakan untuk merawat opini publik. Artinya begini, karena hampir seluruh masyarakat tidak setuju atas revisi Undang-Undang itu, maka secara politik, secara tidak langsung, Jokowi ikut juga  tidak setuju terhadap revisi Undang-Undang itu. Bentuk ketidaksetujuan Jokowi adalah tidak disahkan revisi Undang-Undang itu untuk menjadi Undang-Undang. Padahal menurut Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. Hal inilah yang dimaksud penulis bahwa inilah caranya Jokowi merawat opini publik. Karena Berdasarkan kacamata politik, penulis berpendapat, Jokowi kan otomatis maju untuk pencalonan Presiden RI yang ke dua kali, karena Jokowi maju sebagai calon otomatis lah mencari suara, tidak ingin dibenci rakyat, akan menjadi bomerang untuk Pilpres 2019. Menurut penulis, itulah alasannya Jokowi tidak mengesahkan revisi Undang-Undang tersebut, karena walaupun revisi Undang-Undang tersebut tidak disahkan dalam waktu 30 hari semenjak diajukan maka secara otomatis akan berlaku menjadi Undang-Undang. (Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945). Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah dengan adanya strategi seperti itu bisa menjawab pertarungan pilpres di tahun 2019 ini?

Penulis: Randa Jamra Negara, Mahasiswa Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.