FMPDP Datangi Kastker PJN II Provinsi NTB Soal Jalan Samota -->
Cari Berita

Advertisement

FMPDP Datangi Kastker PJN II Provinsi NTB Soal Jalan Samota

Senin, 06 April 2020

Kondisi jalan samota yang sudah berlubang.
Indikatorsumbawa.com - Forum masyarakat peduli desa penyaring (FMPDP) kembali mendatangi kantor Balai Pelaksana jalan Nasional Wilayah ( kasatker PJN II Propinsi NTB) untuk memintah komitmen kasatker dan PPK (Pejabat pembuat komitmen) Jalan Samota.

kedangan FMPDP ke Satker PJN II Propinsi NTB mempertanyakan perihal surat yang di layangkan tanggal 14 maret 2020 terkait permintaan  salinan Dokumen RAB dan Gambar untuk mempermuda pengawasan dalam pengerjaan proyek serta sesuai amanant Konstitusi Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan undang No 2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi kaitan dengan peran masyarakat dalam hal pengawasan.

"kedatangan Kami FMPDP ke Satker sudah yang ke empat kali,tapi tidak ada satupun pejaban yang berwenang untuk mau menemui kami hanya stap saja dengan alasan Satker dan PPK rapat di mtrm, Kami ingin menagih komitmen Satker dan PPK terkait pembangunan infrastruktur Jalan Samota mengingat Pembangunan jalan samota di wilayah admitratif desa kami penyaring yang di kerjakan tahun anggaran 2018 sudah rusak parah,bakan kerusakannya masih dalam masah pemeliharaan". Ucap irwansyah ketua FMPDP.

Lebih lanjut, menerngkan tentang niat untuk mengawal proses pengerjaan jalan Samota.

"Berangkat dari itu kami ingin mengawal lanjutan pembangunan jalan samota tahun anggaran 2020 yang di kerjakan oleh PT Sinar Tunas Karya Utama dengan anggaran 11.086.055.000,00", terang irwansyah.

Terakhir FMPDP memintah kepada PPK untuk lebih berani menekana pihak kontraktor jalan Samota untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan dan memintah kepada pihak PT Sinar Tunas Karya Utama untuk tidak mensubkan pekerjaan Minor kepada pihak lain dengan harga yang tidak wajar karena akan mengarah kepada kualitas hasil pekerjaan.

"saya berharap PPK bisa menekan pihak kontraktor serta pihak terkait mampu bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan," tutupnya. (min)