Peraturan Bupati Sumbawa dinilai Cacat Hukum -->
Cari Berita

Advertisement

Peraturan Bupati Sumbawa dinilai Cacat Hukum

Minggu, 03 Mei 2020

Foto: Randa Jamra Negara (penulis/ ist).

Indikatorsumbawa.com - Penulis memulai dengan istilah, "Peraturan  perundang-undangan  bukanlah kitab suci".

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 (mohon disebut Perbup Sumbawa No. 12 tahun 2016) _juncto_ Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2018 (mohon disebut Perbup Sumbawa No. 5 tahun 2018) _juncto_ Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2019 (mohon disebut Perbup Sumbawa No. 43 tahun 2019) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa memiliki problematika hukum yang sangat luar biasa.

Menurut penulis,  Perbup tersebut adalah cacat hukum, karena telah melanggar asas _Lex_ _Superior_ _Derogat_ _Legi_ Inferior (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).

Dari muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (mohon disebut Permendagri No. 65 Tahun 2017).

Dalam Pasal 49 Permendagri No. 65 tahun 2017 menegaskan, "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota".

Memperhatikan bunyi Pasal 49 di atas, sangat jelas disebutkan bahwa yang menyangkut dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa itu, baik Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Antar Waktu haruslah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, tidak boleh diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. (Inilah suatu masalah yang penulis maksud).

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Peraturan Daerah itu dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota”.

Dengan demikian  Bupati tidak berwenang secara yuridis mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul Perihal Undang-Undang, pada halaman 108 menyatakan, “norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi”.

Bahwa dengan adanya problematika hukum tersebut maka Perbup Sumbawa No. 12 tahun 2016 _juncto_ Perbup Sumbawa No. 5 tahun 2018 _juncto_ Perbup Sumbawa No. 43 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai solusi, menurut penulis, ada baiknya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya Perbup tersebut dapat mengambil langkah hukum dengan cara mengajukan Judicial Review ke suatu Lembaga yaitu ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meminta agar Perbup tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penulis : Randa Jamra Negara