HMI Cabang Sumbawa Mengecam Dan Mengutuk Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Resort Bima -->
Cari Berita

Advertisement

HMI Cabang Sumbawa Mengecam Dan Mengutuk Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Resort Bima

Jumat, 25 Juni 2021

Foto. Mohamad Ridzuan Formatur/Ketua Umum terpilih HMI Cabang Sumbawa priode 2021-2022


Indikatorsumbawa.com - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Mengecam tindakan refresif aparat Kepolisian Resort Bima. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bima Komisariat STKIP Taman Siswa Bima pada hari Kamis (24/06/2021) yang bertempat di depan Kantor Bupati Bima. 

Aksi demonstrasi tersebut berujung ricuh dan terjadi penganiayaan terhadap terhadap masa aksi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Bima. Penganiayaan dan tindakan refresif tersebut terekam vidio dan banyak beredar dimedia sosial. 



Formatur/Ketua Umum terpilih HMI Cabang Sumbawa priode 2021-2022, Mohamad Ridzuan menyampaikan, bahwa mengecam tindakan refresif dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resot Bima terhadap masa aksi atau Anggota HMI Cabang Bima, tindakan refresif ini sudah menjadi budaya atas sempitnya sirkuit berpikir pihak Kepolisian Resort Bima dalam melakukan penanganan masa aksi. Tuturnya. 

Selanjutnya,  Mohamad Ridzuan Selaku Formatur/Ketua Umum terpilih HMI Cabang Sumbawa priode 2021-2022 menambahkan,  bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Ungkapnya. 

Foto. Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Terhadap Demonstrans Aktivis HMI

Bahkan dalam hal penangan masa aksipun diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 9/2008). Dalam praturan tersebut tidak ada satupun diterangkan bahwa penangan masa aksi dilakukan melalui proses penganiayaan,  dan ini terjadi serta terbukti kegagalan Kepolisian Resort Bima dalam melakukan proses penangan masa aksi. Maka dari itu kami menuntut Kepolisian Resort Bima untuk menindak oknum-oknum yang melakukan penganiayaan dan pelanggaran tersebut. Ungkapnya. (***)