Ajak Masyarakat Tertib Administrasi Tanah, KKN IISBUD Desa Poto Gelar Sosialiasi Hukum Tentang Pertanahan -->
Cari Berita

Advertisement

Ajak Masyarakat Tertib Administrasi Tanah, KKN IISBUD Desa Poto Gelar Sosialiasi Hukum Tentang Pertanahan

Jumat, 10 September 2021

Foto. Mahasiswa KKN IISBUD 



Indikatorsumbawa.com, Sumbawa - Moment penting bagi mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea, karena pada hari kamis, (09/10) kelompok 7 KKN Desa Poto menyelenggarakan sosialisasi hukum dengan tema “ Aspek Hukum Penyerobatan Tanah Dan Tertib Administrasi Pertanahan”,tema ini di angkat atas hasil survei dan pengumpulan data tentang kasus yang cukup banyak terjadi di Desa Poto kecamatan moyo hilir.


Setidaknya di tahun 2020 hingga agustus 2021 ada 13 kasus tentang pertanahan baik dalam hal penyerobotan tanah maupun tertib administrasi pertanahan, berdasarkan data ini teman-teman KKN mencoba membantu dengan memberikan pemahan tentang tanah untuk masyarakat desa poto. Kegiatan di buka langsung oleh kepala desa poto yang dalam hal ini di wakili oleh sekretaris desa Bapak Ahmad Yani, dalam sambutanya beliau menegaskan tentang pentingnya untuk melaksanakan tertib administrasi dalam hal pertanahan.


 “ Tema yang adik-adik KKN angkat cukup bagus,agar masyarakat bisa melakukan tertib administrasi tanahnya masing-masing. Dalam hal pengukuran tanah saya juga tegaskan agar pemilik tanah mengundang pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahannya serta mengundang pihak desa sebagai saksi agar tidak ada masalah yang serius di kemudian harinya” ujar bapak Ahmad Yani


 Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki cukup banyak pengalamaan di bidang nya. Dua pemateri yang hadir terdiri dari KBO RESKRIM Polres Sumbawa yaitu Ipda Harirustaman,S.H serta Direktur Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Intitut Ilmu Sosial Dan Budaya Samawa Rea yaitu Bapak Supriyadi, S.HI.,M.HI yang juga merupakan seorang Dosen. 

Dalam sambutannya selaku Direktur LKBH Fakultas Hukum IISBUD SAREA Bapak Supriyadi mengatakan bahwa LKBH siap melayani konsultasi mengenai berbagai permasalahan hukum yang ada dan terbuka untuk masyrakat kabupaten sumbawa. Beliau menganjurkan untuk kasus pertanahan ada baiknya di selesaikan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak menemukan solusi setelah melakukan dua hal tersebut maka baru di bawa ke ranah hukum.


 “Saya mengapresiasi kegiatan adik-adik KKN kelompok 7 ini, masalah penyerobatan tanah ini bukan lagi hal baru,dan pelaku penyerobotan tanah ini bisa di kenakan pidana, itulah mengapa penting untuk melakukan administrasi yang baik” ujar pak Adi panggilan akrabnya.


 Sebelum memasuki sesi diskusi Ipda Harirustaman membagikan sedikit pengalaman beliau di lapangan mengenai kasus atau laporan yang masuk ke polres sumbawa tentang tanah. “ banyak sekali laporan yang masuk ke polres sumbawa mengenai penyerobotan tanah,namun kendalanya adalah kurangnya berkas yang ada menghambat ketika laporan yang masuk di proses lebih lanjut, salah satunya pihak pelapor tidak memiliki sertifikat tanah dan hanya memiliki SPPT.Pihak polres sendiri tidak bisa menolak setiap laporan yang ada” Terang beliau.


Memasuki sesi diskusi peserta sangat interaktif dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber. Peserta sendiri terdiri dari berbagai elemnt masyarakat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kapala Dusun, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Staff Desa, hingga Tokoh masyarakat di Desa Poto.


“Harapan kami kedepannya setelah adanya sosialisasi ini kasus mengenai penyerobotan tanah serta tidak lengkapnya administrasi mengenai pertanahan yang ada di desa poto berkurang, dan masyarakat yang datang hari ini mampu berbagi serta menyebar luaskan tentang apa yang di dapat dalam kegiatan sosialisasi ini, sehingga jika terjadi masalah pertanahan sesuai dengan tema yang kita angkat mampu di selesaikan dalam tingkat paling bawah” Tutup Sabariah selaku Koordinator Kegiatan. (Gun)