Pengkebirian Demokrasi, HMI Cabang Sumbawa Mengecam Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Polresta Mataram -->
Cari Berita

Advertisement

Pengkebirian Demokrasi, HMI Cabang Sumbawa Mengecam Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Polresta Mataram

Sabtu, 23 Oktober 2021

Foto. Mohamad Ridzuan Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa


Indikator Sumbawa, Sumbawa - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Mengecam tindakan refresif aparat Kepolisian Polresta Mataram. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram tentang evaluasi dua tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin tepatnya pada hari Kamis, (21/10/2021) Pukul 10.00 WITA yang bertempat di depan Kantor DPRD kota Mataram. 


Aksi demonstrasi tersebut berujung dengan masa aksi di pukul mundur oleh aparat kepolisian setempat dan dalam proses pukul mundur masa aksi, terdapat tiga orang anggota HMI Cabang Mataram mengalami luka-luka serta satu orang yang dilarikan ke RSUD setempat dikarenakan mengalami robek pada bagian atas kepala.


Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Mohamad Ridzuan menyampaikan, bahwa mengecam tindakan refresif yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Mataram terhadap masa aksi atau Anggota HMI Cabang mataram, tindakan refresif ini terindikasi sudah menjadi budaya atas sempitnya sirkuit berpikir pihak Kepolisian Polresta Mataram dalam melakukan penanganan masa aksi.Tuturnya. 

Selanjutnya, Mohamad Ridzuan Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa menambahkan, bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Pengkebirian Demokrasi sudah merajarela, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan diri dengan KEADILAN bahkan itu dilakulan secara terang- benderang. Ungkapnya. 


Bahkan dalam hal penangan masa aksipun diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 9/2008). Dalam praturan tersebut tidak ada satupun diterangkan bahwa penangan masa aksi dilakukan melalui proses pemukulan sampai mengakibatkan luka, dan ini terjadi serta terindikasi kegagalan Kepolisian Polresta Mataram dalam melakukan proses penangan masa aksi. Maka dari itu kami menuntut Kepolisian Polresta Mataram khususnya Kapolda NTB untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Ungkapnya. (Zan)