OPINI : IISBUD Perlu Melakukan Audit Secara Transparan Soal Potongan Beasiswa Bidikmisi dan KIP -->
Cari Berita

Advertisement

OPINI : IISBUD Perlu Melakukan Audit Secara Transparan Soal Potongan Beasiswa Bidikmisi dan KIP

Jumat, 24 Desember 2021

Foto. Afdhol Ilhamsyah (dok) 


Indikatorsumbawa.com - Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea adalah salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa. Waktu begitu tidak terasa, sudah tujuh tahun saja kampus ini beridiri. Selama tujuh tahun beridiri, kampus ini sudah mengalami dua kali pergantian rektor. Di mana rektor pertama ialah Ahmad Yamin, S.H., M.H diganti oleh seorang dosen Magister di  Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, Miftahul Arzak, S.I.Kom., M.A. Kurang lebih dua tahun setengah lamanya, rektor kedua menjebat kemudian diganti kembali oleh rektor pertama yang belum begitu lama telah selesai mengambil program Doktoral (S3).

Selain itu, kampus yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Yamin, S.H., M.H ini juga sudah empat kali mewisudakan mahasiswanya yang tidak pasti entah mau digunakan untuk apa ijazahnya. Lapangan kerja tak begitu menjanjikan adanya. Terlepas dari semua itu, ada hal yang amat penting bagi saya untuk didiskusikan kembali terkait dengan hak-hak mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Dalam hal ini hak mahasiswa yang dipotong beasiswanya dan hak mahasiswa yang dihambat oleh penyalahgunaan hak oleh kampus.

Selama berdirinya kampus ini, ada banyak bantuan dari pemerintah. Misalnya bantuan  dari Lembaga Layanan Dikti untuk Organisasi Mahasiswa internal kampus. Tapi sayangnya, dipergunakan untuk Tata Usaha Kampus, sehingga mahasiswa terhambat percepatan pengembangan diri dalam organisasi internal kampus, karena hak fasilitasnya digunakan oleh yang sebenarnya bukan peruntukkannya. Kemudian perampasan hak mahasiswa terkait program pemerintah bantuan beasiswa bidik misi dan KIP Kuliah.

Pertama mengenai bidik misi, sepanjang berdirinya Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea, program bantuan beasiswa bidikmisi baru dimulai sejak 2016. Kemudian program bidik misi ini berakhir hingga tahun 2019. Adapun tahun 2020  dan 2021 program bidikmisi diganti dengan program KIP Kuliah. KIP itu sendiri memiliki kepanjangan Kartu Indonesia Pintar. Setiap tahunnya program beasiswa bidik misi maupun KIP Kuliah tetap memperbarui Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pelaksanaan program beasiswa ini. Tahun 2016, punya Juknisnya sendiri. Tahun 2017, 2018, 2019 punya Juknisnya sendiri. Begitu juga KIP 2020 maupun KIP 2021, punya Juknisnya sendiri.

Meskipun selalu mengalami pembaruan Juknis, tapi isinya tidak jauh berbeda. Hanya berubah pada angka alias nominal beasiswa yang diterima mahasiswa. Karena setiap tahunnya mengalami peningkatan harga barang, kira-kira seperti itu. Yang paling krusial bagi saya selaku salah satu mahasiswa di Kampus ini, ialah adanya pemotongan beasiswa oleh kampus terhadap mahasiswa. Yakni senilai Rp1.200.000,- persemesternya. Padahal sudah jelas di dalam juknisnya komponen apa saja dalam beasiswa bidikmisi dan KIP kuliah ini, serta nominal yang harus diterima. Tak jauh beda, dalam Juknis ada 3 komponen. Pertama, Biaya untuk Pendidikan bagi masing-masing mahasiswa penerima beasiswa. Kedua, Biaya Hidup mahasiswa penerima beasiswa. Dan ketiga, Biaya Pengelolaan. Untuk Biaya Pendidikan dan Biaya Pengelolaan, itu sudah otomatis masuk ke dalam rekening kampus dari Kas Umum Negara kemudian melalui Bank mitranya.

Tapi selalu saja, potongan itu terus terjadi. Bayangkan saja sejak 2016 hingga 2021 dengan jumlah mahasiswa penerima beasiswa yang jumlahnya variatif, kemana mengalirnya dana ini. Kalau ditotalkan maka 1,2 JT dikali jumlah penerima beasiswa, dikali dengan 8 semester. Alih-alih untuk membiayai ini dan itu. Bagi saya ini tidak benar. Bebarapa kali kami meminta data terkait penerima beasiswa dari banyak sekali jenis beasiswa, tidak pernah sekalipun kampus memberikan sikap tranparansinya. Artinya saya menduga dan mengindikasikan bahwa kampus ini sudah menghianati UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 61 tahun 2010, Permenristekdikti Nomor 75 tahun 2016, dan banyak lagi peraturan perundang-undangan yang saya pikir dilanggar oleh kampus ini. Setiap hari kita selalu diajarkan dan bicara kondisi sosial dan penegakan hukum. Apalagi kampus ini bernuansa Hukum, SosPol dan Kebudayaan. Budaya seperti inikah yang bakal diwarisi kedepannya ? 

Maka dengan ini saya mengajak para mahasiswa dan banyak kalangan yang betul-betul peduli terhadap praktik terlarang dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terutama soal keterbukaan informasi dalam lingkungan Perguruan Tinggi wabil khusus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea. Keberadaan Ormawa Internal BEM DPM tak bisa diandalkan dan tak bisa dipercaya. Sudah beberapa kali mahasiswa agar dapat difasilitasi oleh Ormawa sebagai representasi mahasiswa, namun tak digubris dan tak memperlihatkan keberpihakannya. Untuk itu Saya meminta sikap bijak dan konkrit langsung dari segenap pengurus Perguruan Tinggi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea untuk mempublikasikan data hasil audit keuangan yang bersumber dari potongan mahaiswa  karena keberadaan Ormawa Internal BEM DPM tidak dapat diandalkan dan parahnya sulit untuk dipercaya lagi. (***) 

Oleh: Afdhol Ilhamsyah Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan IISBUD SAREA. 
Penulis bertanggungjawab penuh atas tulisannya.