Tidak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Dijalankannya Pasal 33 UUD 1945 -->
Cari Berita

Advertisement

Tidak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Dijalankannya Pasal 33 UUD 1945

Kamis, 13 Januari 2022

 Fahri Filjihad Kader LMND Sumbawa


Indikatorsumbawa.com, - Tanah tidak boleh dijadikan sebagai alat eksploitasi. Tanah harus menjadi milik para petani, Tanah harus menjadi milik Rakyat ,tanah harus menjadi milik mereka yang benar-benar menggarapnya, bukan mereka yang hanya mengandalkan kekuatan atau kekuasaan nya untuk, memaksa orang lain bekerja. Presiden pertama republik Indonesia mengemukakan ini, dengan nada suara yang tegas, sebelum Ia mengundangkan UU pokok agraria (UUPA) tahun 1960. Dalam UUPA 1960 itu disebutkan, bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia. 


Karena itu, dalam ketentuan UUPA 1960, telah ditegaskan keharusan untuk menghapus semua hak milik atau kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau segelintir orang,hukum agrarian buatan kolonial, dan bentuk-bentuk penghisapan lainnya.UUPA sendiri hanya turunan dari pasal 33 UUD 1945. Dalam UUPA 1960, agrarian tidak artikan sebatas tanah, melainkan diartikan sebagai tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.


Ada sebuah penegasan yang sangat jelas bahwa rakyat-lah pemilik sah keseluruhan kekayaan di bumi Indonesia ini. Tetapi pemerintahan sekarang justru mengabaikan UUPA 1960 itu. Tanah tidak lagi dikuasai dan dipergunakan oleh rakyat, tapi telah dialihkan kepada segelintir pemilik modal (asing dan dalam negeri). 


Bahkan melegalisasi berbagai bentuk perampasan tanah itu melalui lusinan peraturan: UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Perpres nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan (dan terakhir 2020, Muncul Omnibus Law atau UU CIPTAKER No 11 tahun 2020 yang ikut mempengaruhi Reformasi Tanah di Indonesia). 


Mengabaikan pasal 33 UUD 1945, membawa perekonomian Indonesia menjadi liberal. Salah satu dampak liberalisasi di sektor pertanian adalah kebijakan liberalisasi impor pangan. Bukan hanya beras yang diimpor, tetapi produk pangan yang lain pun, semisal Gula dan sejenisnya, kini sudah diimpor oleh pemerintah dengan alasan pabrik industri Gula yang sudah tua. Padahal, jika kita lihat kembali filosofi pasal 33 UUD 1945, pertanian rakyat mau dibawa ke pertanian modern.


 Sehingga, demi menjamin hasil produksi dan memberi dasar untuk industrialisasi, pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan pendirian koperasi-koperasi untuk menjamin dan mengolah hasil produksi petani untuk menuju kedaulatan pangan nasional dan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. (***)